Mantan Kadispora Aru Dimeja Hijaukan

  • Whatsapp

Lakukan 3 Tindak Pidana Korupsi

Mantan Kadikpora Aru, Cory Galandjinjinai
Ambon, malukupost.com – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadikpora) Kabupaten Kepulauan Aru, Carolina Galandjinjinai alias Cori, harus duduk di kursi pesakitan pada Pengadilan Tipikor lantaran diduga melakukan 3 tindak pidana korupsi saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas.

Dalam sidang yang digelar Rabu (18/3), tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dobo yang diketuai Ajid Latuconsina dalam dakwaannya mengungkapkan bahwa terdakwa Carolina Galandjinjinai bersama dengan Direktur CV Nugraha, Henry Dwi Prabowo secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan buku cetak bagi 26 Sekolah Dasar (SD) yang ada di kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp.2,47 miliar.

Pada perjalanannya walaupun telah dibentuk panitia tender proyek tersebut, akan tetapi atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Dinas pendidikan dan Olahraga Aru, maka proyek tersebut dilakukan tanpa melalui pelelangan. Lantaran sejak awal terdakwa telah mengarahkan agar proyek tersebut dimenangkan oleh Hendri Dwi Prabowo.

Setelah proyek tersebut dimenangkan oleh Hendri Dwi Prabowo, terdakwa lantas mencairkan dana awal sebesar 30 persen dari total jumlah proyek tersebut. Dan selanjutnya walaupun terdakwa tahu bahwa proyek tersebut belum selesai, namun terdakwa malah melakukan pencairan seratus persen dana proyek tersebut kepada Hendri Dwi Prabowo yang perkaranya disidangkan terpisah dengan terdakwa.

Selain diduga melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan buku, terdakwa Carolina Galandjinjiani juga diduga melakukan tindak pidana yang sama pada proyek rehabilitasi 65 gedung sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan nilai Rp.250  juta per sekolah.

Namun dalam pelaksanaannya proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, dimana proyek yang semestinya dikerjakan secara swakelola ini, namun oleh kebijakan terdakwa proyek tersebut diserahkan pekerjaannya kepada pihak ketiga, dan terdakwa sendiri yang memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan segala administrasi proyek tersebut.

Dan perbuatan tindak pidana korupsi ketiga yang dilakukan terdakwa adalah, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan meubeler senilai Rp.905 juta yang diperuntukkan bagi 25 Sekolah Dasar di kabupaten Kepulauan Aru.

Akibat perbuatan terdakwa dalam tiga tindak pidana tersebut negara dirugikan lebih dari Rp.1 miliar. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan dakwaan primer yakni melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 66 KUHP.

Dan dakwaan subsider yakni melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Juncto pasal 66 KUHP.

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, majelis hakim menunda sidang hingga Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (***)

Pos terkait