Ironis!! Jaksa Jadi Pengacara Negara Untuk Kepentingan Individu

Ambon, Maluku Post.com – Jaksa selaku pengacara negara sama sekali dilarang menjadi atau mewakili individu, apalagi untuk menagih hutang milik pribadi atau individu.  Selain itu Jaksa hanya diijinkan untuk mewakili negara atau institusi dalam menghadapi atau melakukan gugatan baik terhadap institusi swasta maupun pribadi yang berperkara dengan pemerintah atau institusi pemerintah.

“Jaksa dapat bertindak, itu pun hanya dalam perkara perdata baik sebagai penggugat maupun tergugat dan perkara gugatan yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara, “ hal tersebut dijelaskan Sekertaris Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Maluku, Hendrik Lusikoy SH di Ambon, senin (29/6), menanggapi adanya oknum jaksa yang bertindak mewakili individu dalam persoalan hutang piutang.

Menurut Lusikoy, sesuai undang-undang, jaksa hanya dapat bertindak mewakili negara atau institusi milik negara dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Itupun dilakukan selama jaksa pendapat surat kuasa dari pihak pemerintah atau institusi milik pemerintah. Sedangkan jika tidak ada surat kuasa, maka jaksa tidak dapat mewakili negara atau institusi milik negara.

Lusikoy menambahkan, searah dengan kebijakan dan juga kerja sama yang dilakukan antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dengan pemerintah provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam akte kerja sama antara Kejati Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Jadi apapun kondisinya, Jaksa dilarang sangat mewakili individu atau perorangan baik dalam kasus perdata maupun perkara Tata Usaha Negara. Apalagi sampai menagih hutang. Kalau itu dilakukan jaksa maka lebih baik oknum jaksa tersebut beralih profesi menjadi debt collector saja, “ tegasnya.

Terkait dengan persoalan ini, data yang berhasil didapat media ini, bahwa salah satu oknum jaksa pada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon berinisial AH, diduga telah mewakili individu atau perorangan dalam persoalan gugatan hutang piutang.

Ironisnya, sikap oknum jaksa berinisial AH ini diduga juga direstui oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon. Hal ini berdasarkan informasi yang didapat menyebutkan, bahwa Kajari Ambon diduga telah menerbitkan surat perintah kepada oknum jaksa berinisial AH guna melakukan hal tersebut, padahal apa yang diduga dilakukan oknum jaksa AH dan Kajari Ambon ini sangat jelas bertentangan dengan undang-undang yang mengatur kerja jaksa selaku pengacara negara. (***)

Pos terkait