AFD Maluku tak lebih dari lembaga pelampiasan kekecewaan setelah Asosiasi Provinsi PSSI Maluku, dulu Pengurus Daerah dan Pengurus Provinsi, alergi dengan sosok dimaksud karena ketidakjujuran dalam mengelola administrasi maupun menggunakan finansial turnamen dan kompetisi sepakbola dan futsal.
Merasa tersudut di PSSI Maluku, AFD Maluku menjadi tempat pelarian kekecewaan meski harus diakui ada kerja keras sosok dimaksud untuk memelopori kemajuan futsal.
Hubungan ’simbiosis mutualisme’ antara pengurus teras Asprov PSSI Maluku dan pengurus tertinggi AFD Maluku akhirnya menyajikan fakta, bahwa oknum pengurus tertinggi AFD Maluku bermuka dua dan menjadikan olahraga sebagai ’lahan mencari makan’ sesaat.
Jabatan Instruktur Wasit (IW) dan Pengawas Pertandingan (PP) Nasional dijadikan “rudal Irondome” untuk menangkal kritikan dan hujatan khalayak futsal dan sepakbola kalau oknum tersebut bermuka dua dan bermain di banyak kaki untuk tujuan di luar pembinaan.
Kebiasan buruk itu telah menjadi syndrome memilukan di benak praktisi sepakbola dan futsal Maluku selama lebih kurang 20 tahun terakhir. Kini AFD Maluku ibarat ’anak ayam kehilangan induk’ karena sosok yang mesti fokus membenahi administrasi dan mengemas turnamen-turnamen justru lebih senang duduk di meja pertandingan karena ada jaminan honor IW dan PP.
Padahal, tugas dan fungsi pokok seorang sekretaris jenderal (Sekjen) tak seremeh itu. Sudah saatnya mayoritas pengurus AFD Maluku menggelar Kongres Daerah (Kongda) Luar Biasa AFD Maluku untuk menggantikan pengurus bermuka dua dan tak fokus membenahi administrasi.
Kalau tidak? AFD Maluku hanya organisasi tempelen dari oknum tertentu tersebut untuk memperoleh legitimasi melakukan apa saja sesuka isi perutnya. Mental pragmatis seperti inilah yang selama ini menjadi racun mematikan bagi dunia olahraga Maluku. Belum terlambat untuk merevolusi mental pengurus yang tidak tulus membina futsal. (09)
