Ambon, Maluku Post.com – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di empat kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya, pada 9 Desember 2015 diharapkan berlangsung sehat, demokratis dan elegan sehingga lahir pemimpin daerah yang diidam-idamkan rakyat untuk membawa perbaikan kehidupan lima tahun ke depan.
Pesta demokrasi lokal itu pun diharapkan menjadi momentum peningkatan partisipasi politik rakyat di empat wilayah tersebut.
“Pilkada serentak di empat kabupaten di Maluku, SBT, Aru, Bursel dan MBD, diharapkan menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki kualitas demokrasi terkait partisipasi politik maupun aspirasi politik rakyat untuk memilih calon pemimpin sesuai hati nurani rakyat. Biarlah proses demokrasi ini berlangsung sehat, jangan ada kampanye-kampanye hitam yang akhirnya merusak hakikat demokrasi itu sendiri,” ajak aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon Donatus ’Dony’ Samloy kepada Maluku Post, Minggu (2/8).
Menurut Samloy, pilkada hendaknya dimaknai tak sekadar event poliitik lima tahun untuk memilih kepala daerah definitif, tetapi jauh lebih penting adalah pilkada serentak dapat meningkatkan pemahamam dan pendidikan politik rakyat.
“Rakyat harus cerdas dalam berpolitik. Oleh karena itu, para kandidat harus memberikan pendidikan politik yang baik dan elegan, jangan terus menerus membodohi rakyat dengan tipu-tapa maupun jamu-jamu politik mematikan rakyat,” seru ketua umum Gerakan Mahasiswa (Gema) Kisar Ambon.
Pilkada, lanjut Samloy, juga tak boleh hanya dimaknai sebagai event politik lokal biasa, tetapi menjadi momentum strategis di mana rakyat dapat belajar dan berupaya memilih pemimpin yang bermartabat, berkapabilitas, berintegritas dan memahami dengan baik rakyat maupun daerah yang akan dipimpin.
“Narasi politik sederhana yang ingin diutarakan di sini adalah rakyat mesti memilih pemimpin bukan dari isi dompetnya saja, tetapi yang penting rakyat menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin berdasarkan isi kepala dan isi hatinya. Sebab, pilkada serentak akan menentukan masa depan rakyat untuk lima tahun bahkan masa depan generasi muda di wilayah itu,” papar mahasiswa asal Yawuru, Wonreli.
Samloy menyerukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di empat kabupaten penyelenggara pilkada agar bersikap profesional dan tidak menjadi penjahat politik yang akhirnya menjerumuskan rakyat di lembah keterpurukan dan pembodohan politik berkepanjangan.
“Saya imbau komisioner KPUD SBT, KPUD Aru, KPUD Bursel dan KPUD MBD agar profesional dan tidak merusak pesta demokrasi dengan gerakan-gerakan tambahan di belakang layar,” tekan Samloy. (09)
