Ambon, Maluku Post.com – Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Kota Ambon, Maluku, memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat sebanyak 200 orang dari jumlah yang ditargetkan sampai akhir 2015 sebanyak 2.618 orang.
“Kami baru selesai melatih masyarakat Maluku sebanyak 200 orang, ini bisa menambah jumlah yang ditargetkan sampai dengan akhir 2015 sebanyak 2.618 orang, untuk bidang perikanan tangkap, permesinan ikan, pengolahan ikan dan budi daya perikanan,” kata Kepala BPPP Ambon Mathius Tiku saat menerima Kunjungan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komis, Edhy Prabowo, Rabu (4/10).
Kunjungan Komisi IV DPR RI ke BPPP Ambon, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far Far.
Menurut dia, selain melatih masyarakat pihaknya juga melatih aparatur negara dan sampai dengan Oktober 2015 mencapai 300 orang.
“Untuk meningkatkan kinerja kerja, kami memiliki sejumlah sarana dan prasarana yakni instalasi penangkapan ikan, instalasi perbengkelan, instalasi hasil perikanan, instalasi jaring apung dan asrama yang bisa menampung 120 orang,” kata Mathius.
Ia menjelaskan, BPPP Ambon wilayah kerja mencakup lima provinsi, yakni Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Dari lima Provinsi tersebut ada 77 kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab BPPP Ambon untuk melatih masyarakat maupun aparatur negara. Wilayah kerja sangat luas,” ujarnya.
Untuk meringankan tugas yang diemban kepada pihaknya, di wilayah kerja yang sangat luas itu, pihaknya juga dibantu oleh Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (PPMKP) di setiap kabupaten/kota yang ada.
“Untuk memudahkan tugas kami, dengan wilayah kerja yang sangat luas itu, kami dibantu PPMKP di setiap kabupaten/kota yang ada, sehingga tugas menjadi ringan,” kata Mathius Tiku.
Dengan adanya PPMKP di setiap kabupaten/kota, kata dia, pihaknya bisa mencapai target melatih masyarakat sebanyak 4000 orang pada tahun 2016, ini dalam rangka mengatasi rentang kendali.
Lebih lanjut Mathhius mengatakan, pihaknya juga menerapkan program sertifikasi kompetensi, ini merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional yang dikuasai oleh lulusan pendidikan dan pelatihan atau tenaga kerja yang berpengalaman.
“Standar kompetensi merupakan mencerminkan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan dukungan sikap kerja,” katanya.
Ia menjelaskan, sertifikasi tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, perusahaan/industri, lembaga diklat yang memiliki kredibikitas dalam bidangnya, atau lembaga diklat yang diberi wewenang oleh lembaga sertifikasi.
“Sertifikasi Kompetensi di bidang kelautan dan perikanan diberikan kepada tenaga kerja yang didapat melalui proses uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan profesi, dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP),” ujar Mathius.
Karena itu, Mathius meminta dukungan Komisi IV DPR RI dalam program Basic Safety for All Fishing Vessel Personnel/BST-F Certificate) atau Sertifikat Keselamatan Dasar Pelaut Kapal Penangkap Ikan.
“Kami minta support dari DPR terhadap program Basic Safety Training (BST), karena dengan menjalankan program ini, kami bisa memberikan sertifikat kepada nelayan maupun pelaut-pelaut niaga yang ada di Provinsi Maluku maupun di provinsi lain yang menjadi wilayah kerja BPPP Ambon,” katanya.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengapresiasi BPPP Ambon, karena telah menerima kunjungan kerja Komisi yang dipimpinnya.
“Kami berharap dengan kunjungan kami ke BPPP Ambon, bisa menjawab terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di diklat ini yang masih mengganjal. Apalagi Komisi IV mempunyai semangat mendorong pembangunan di sektor kelautan dan perikanan lebih cepat atau lebih kencang lagi, sehingga kunjungan ini sangat penting,” imbuhnya. (ant/MP)
