“Kami optimis pertumbuhan ekonomi akan lebih baik di tahun 2016 ditunjang empat potensi unggulan Maluku yakni perikanan, pariwisata, perkebunan dan migas,” katanya di pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2015 di Ambon, Selasa (15/12).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan dipastikan dapat menciptakan lapangan kerja yang baik bagi masyarakat ditunjang infrastruktur yang memadai.
Pertumbuhan ekonomi Maluku yang semakin baik tentunya juga terkendala sembilan tantangan dari berbagai bidang yakni reformasi birokrasi guna meningkatkan opini keuangan di tahun 2015 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan ditargetkan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016.
“Tantangan untuk meraih opini keuangan terkendala pada masalah pendataan aset daerah, sehingga kami berupaya untuk meningkatkan dengan reformasi birokrasi,” katanya.
Anthonius menyatakan, masalah selanjutnya adalah tingkat kemiskinan di Maluku yang mencapai 19,5 persen, upaya yang dilakukan adalah program penurunan tingkat kemiskinan di tiga kabupaten di Maluku yakni Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru.
Tiga kawasan perbatasan di Maluku membutuhkan perhatian pemerintah pusat karena kawasan tersebut nantinya akan akan menjadi pntu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Gagasan pembangunan tol laut yang telah berjalan dimulai dari Medan menuju Surabaya, Makassar dan Sorong Papua, haruslah juga diselaraskan untuk jalur selatan yang menghubungkan Surabaya, Kupang, MBD, Saumlaki menuju ke Merauke. Hal ini berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Maluku,” ujarnya.
Ia mengatakan, tantangan lainnya adalah peningkatan SDM yang berkualitas dan menyebar ke daerah terpencil di Maluku. Selain itu peningkatan kesehatan masyarakat Maluku dengan membangun gugus pusat pelayanan kesehatan.
Di bidang ketahanan pangan akan diupayakan pangan strategis di tahun 2015 mencapai 40 persen dan diupayakan pada tahun 2019 akan mencapai 100 persen, tanpa meninggalkan pangan lokal Maluku seperti sagu dan umbi-umbian.
Selain itu juga akan dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan akses perhubungan, energi dan telekomunikasi untuk meningkatkan pembangunan dan investasi.
Diakuinya, tantangan lainnya adalah peningkatan iklim investasi di Maluku dibutuhkan partisipasi masyarakat ekonomi serta peran swasta, BUMN dan BUMD.
“Pelayanan perizinan dibutuhkan pelayanan publik yang baik dari birokrasi agar para investor dapat melakukan pengurusan perizinan dengan baik, yang semula pengurusan tiga hari menjadi satu hari didukung akses perhubungan, listrik dan telekomunikasi.
Tantangan lainnya kata Anthonius adalah, pembangunan daerah perbatasan, serta penataan ruang berkelanjutan untuk empat pulau besar di Maluku guna pembangunan yang berkelanjutan.
“Sembilan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Maluku saat ini diharapkan kedepan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik,” tandasnya. (MP-4)
