Oleh : Julius Russel
Mahasiswa Jurusan Filsafat Politik
Hari Sabtu 27 Februari 2016 kemarin masyarakat kota Tual bersama-sama bahu membahu membangun Masjid Agung Al-Huriyah. Laki-laki dan perempuan dari beberapa kampung baik yang beragama Muslim dan non Muslim mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan Masjid itu. Peristiwa itu mendapat tanggapan positif dari generasi muda Kei.
Hasil foto kegiatan itu dikirim ke media sosial disertai ucapan rasa syukur dan senang karena nasihat-nasihat leluhur masih tetap dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Masyarakat Kei di perantauan turut menyampaikan ucapan yang sama dan sangat bersuka cita dengan peristiwa itu.
Prinsip hidup kerja sama dan tolong menolong atau dalam bahasa lokalnya, maren, sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kei berabad-abad yang lalu. Bahkan sudah ada jauh sebelum masuknya agama-agama besar di kepulauan ini. Lukisan-lukisan di dinding goa kepulauan Kei sejak zaman prasejarah menjadi saksi bisu mengenai harapan bersama manusia yang hidup pada masa itu.
Secara politis, pembangunan Masjid Agung Al-Hurirah yang melibatkan semua golongan masyarakat memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia kita diwajibkan menjaga kerukunan hidup beragama serta melindungi bangsa dan negara dari segala macam ancaman. Dan peristiwa Sabtu kemarin adalah tindakan nyata masyarakat Kei sebagai warga negara yang baik selain untuk menciptakan negara yang ideal.
Plato pernah mengatakan bahwa negara yang ideal adalah mementingkan kebajikan (virtue). Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang didambakan manusia. Dengan demikian pentingnya prinsip kebajikan, hingga Plato berpendapat bahwa negara ideal atau negara terbaik bagi manusia adalah negara yang penuh dengan kebajikan di dalamnya.
Menurut Aristoteles negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia. Manusia menurutnya adalah zoon politicon, makhluk yang berpolitik. Karena watak alamiah itu maka negara dibutuhkan sebagai sarana untuk aktualisasi watak manusia itu. Negara terbentuk karena adanya manusia saling membutuhkan. Manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup tanpa manusia lain.
Pemikiran politik yang disampaikan oleh Plato maupun Aristoteles juga dipikirkan oleh leluhur masyarakat Kei berabad-abad yang lalu. Gagasan-gagasan itu dapat ditemukan salah satunya dalam hukum adat larvul Ngabal.
Hukum adat ini memberikan sejumlah petunjuk mengenai nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab bersama sebagai suatu komunitas. Nila-nilai yang terdapat dalam hukum adat masyarakat Kei terbukti memberikan kedamaian dan rasa kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat selama berabad-abad baik di wilayah kekuasaan Ursiuw maupun Lorlim.
Dalam konteks kekinian, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan seperti yang disampaikan oleh Plato, atau untuk membentuk anggota warga negara yang saling peduli seperti pendapat Aristoteles serta mewujudkan gagasan yang terdapat dalam hukum adat Larvul Ngabal maka diperlukan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas selain peran anggota masyarakat.
Dalam buku “A History of Political Theory” karya George Sabine dan Thonston dijelaskan bahwa Plato mengatakan keluasan pengetahuan merupakan kriteria utama untuk seorang negarawan. Dengan memiliki pengetahuan maka seorang negarawan akan mengetahui persis apa dan bagaimana penyakit suatu masyarakat dan memiliki kemampuan bagaimana membentuk suatu negara yang baik bagi anggota masyarakat.
Semoga keterlibatan semua golongan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Masjid di Tual yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persaudaraan tidak berhenti sampai di situ saja.
Diharapkan akan tumbuh kesadaran baik dan benar untuk menentukan calon-calon pemimpin yang kelak berkuasa di kepulauan Kei. Karena dengan memilih pemimpin yang tepat maka hal-hal yang terburuk dapat dihindari. Selain akan terciptanya kerja sama yang baik antara pemimpin dan masyarakat sebagaimana pemikiran Plato, Aristoteles dan leluhur Kei.
