Atas nama Menteri Dalam Negeri Gubernur Maluku Said Assagaff melantik Barnabas Nataniel Orno dan Benjamin Thomas Noach sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya masa bakti 2016-2021. Spekulasi seputar didiskualifikasinya kedua pasangan ini menyusul keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya sirna setelah proses pelantikkan dilakukan Gubernur Assagaff di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 26 April 2016.
=================== Oleh Rony Samloy ===================
SETELAH dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati MBD periode lima tahun ke depan, Orno dan Noach bakal punya tugas relatif berat yang menanti di depan mata. Kualitas dunia pendidikan MBD masih terpuruk jika disandingkan dengan torehan sektor ini dari 10 kabupaten kota lain di Maluku. Kesehatan apalagi. Gara-gara minim fasilitas kesehatan, misalnya, warga Ustutun, Pulau Lirang lebih memilih berobat ke Timor Leste, bekas Provinsi ke-27 Indonesia yang sejak 2002 silam berdiri menjadi Negara berdaulat dengan nama Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL).
Potensi Sumber Daya Alam (SDA) belum mampu digarap secara maksimal melalui penerbitan Peraturan Daerah yang akomodatif dan responsfif terhadap kebutuhan kontemporer pembangunan sehingga jurang kemiskinan kian menganga dari waktu ke waktu. Perjuangan tentang kepemilikan resmi Blok Masela juga belum tuntas. Masih terjadi silang pendapat antara Pemkab Maluku Tenggara Barat dan Pemkab MBD.
Padahal, secara geoadministratif dan geohistoris, Blok Masela merupakan teritori resmi MBD. Butuh keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD di bawah komando Orno-Noach untuk mempresur Pemerintah Pusat agar pengelolaan Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas) di Blok Masela dan lima Blok lain di MBD berefek domino terhadap pembangunan wilayah itu ke depan, terutama mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di balik pengelolaan SDA. Orno dan Noach harus rutin mengajak legislatif setempat agar berpikir kritis tentang kesejahteraan masyarakat MBD dari Ustutun sampai Masela dan dari Damer sampai Mdona Hyera.
Namun, sikap anggota DPRD MBD yang tiba masa kehilangan akal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan definitif MBD saat ini. DPRD MBD ibarat banci. Necis dalam performa pakaian dinas sehari-hari, tetapi otak tak bergizi dan nyali mereka diragukan. Perlu mosi tidak percaya kepada DPRD MBD? Hanya masyarakat yang mampu menjawabnya.
Perekrutan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) MBD seyogianya diletakkan di atas prinsip profesionalitas, tidak sekadar memenuhi balas budi dan balas jasa politik setelah pelantikkan Bupati dan Wabup MBD terpilih. Sebab, pemerintahan yang hanya mengedepankan “sharing power” acapkali berdampak negatif di mana terabaikannya tugas pokok dan fungsi pejabat atau pimpinan SKPD yang diangkat menduduki jabatan tertentu.
Keterpurukan MBD di hampir seluruh aspek pembangunan jika dibandingkan dengan raihan 10 kabupaten dan kota lain di Maluku selama kurun delapan tahun terakhir lebih disebabkan perekrutan pejabat atau penempatan pimpinan SKPD yang tidak berbasis kapasitas dan kompetensi figuritas. Pendekatan dan kedekatan lebih diprioritaskan dalam perekrutan pejabat atau pimpinan SKPD MBD.
Adagium “The Right Man on the Right Job” atau “The Man Behind the Gun” tidak laku digunakan selama ini dalam penempatan pejabat sehingga kinerja aparatur pemerintahan MBD dikategorisasikan kurang berhasil dan kurang berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) MBD masuk kategori terendah di Indonesia di atas Kabupaten Tolikara, Papua, adalah buah dari kurang berkualitasnya aparatur pemerintahan di MBD.
Alhasil pejabat yang baru diangkat sulit mengimplementasikan program-program pembangunan sesuai tupoksinya. Pejabat atau pimpinan SKPD lebih menghamba kepada sistem, meski dalam implementasinya tidak pro rakyat. Sebagai alibi sering kita dengar kalimat klise “saya hanya anak buah, jadi harus mengikuti apapun perintah atasan”. Paradigma pejabat atau pimpinan SKPD yang lebih menghamba kepada pimpinan biasanya “suka cari muka” meski kerjanya nihil. Ini fenomena di MBD. Fakta membuktikan sulit mencari pejabat atau pegawai Pemkab MBD yang dinilai luar biasa karena prestasinya ketimbang yang biasa di luar karena menghabiskan uang daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kadang abunawas juga.
Karena itu, Pemerintahan ini semestinya berupaya menghilangkan imej MBD (Manggure Bajalang Dinas) dengan MBD (Mangente Bangun Daerah). Jika secara kuantitas sumber daya aparatur masih kurang, ajaklah SDM MBD yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara untuk pulang membangun negeri. Memang langkah ini tidak mudah. Tetapi pemerintahan yang menghamba kepada rakyat acapkali lebih berhasil daripada tipikal pemimpin yang arogan dan alergi kritik.
Butuh kerendahan hati dan ketulusan pemerintahan Orno dan Noach untuk menembusi lingkaran setan ini, sebab ada juga anak MBD di perantauan yang ketika diajak pulang kampung lebih berpikir jabatan ketimbang pengabdian. Pemerintahan Orno-Noach akan berhasil jika mampu mengatasi sejumlah kerawanan yang sejauh ini masih melanda MBD sejak wilayah bekas “Onderafdeling Zuidwestern Eilandon” itu berdiri sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) di Maluku pada 26 Juli 2008. Yakni, rawan Transportasi, rawan Informasi dan Komunikasi, rawan Bahan Bakar minyak (BBM), rawan Pangan, rawan Sengketa Tanah, rawan Kamtibmas, dan rawan Penyelundupan emas dari Wetar dan Romang serta rawan Perdagangan Manusia dan Perempuan (Human and Woman Trafficking).
Pemkab MBD sudah harus melobi Pempus untuk pembangunan Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Bank untuk pertukaran mata uang asing, dan infrastruktur wilayah perbatasan lainnya sehingga mempermudah dan memperlancar arus kunjungan wisata ke pulau-pulau MBD yang eksotik dan perawan.
Pemerintahan definitif diharapkan membuka hubungan kerja sama perekonomian/perdagangan, kebudayaan dan pendidikan dengan RDTL dan Australia. Semua butuh waktu, tetapi lebih baik memulai (menjajaki) daripada hanya diam di tempat. Jika dulu sering kita dengar stigmatisasi MBD dengan “Tenggara Jauh” dengan ukuran dari Ambon yang juga masih tertinggal dibanding 33 Provinsi lain di Indonesia, kini MBD menjadi Kepulauan Surga (Paradise Islands) dan nilai jual Maluku di pasar internasional.
Berkah Tuhan Maha Kuasa yang begitu melimpah atas MBD membuka mata banyak pihak, terutama pengambil kebijakan di Negara ini, untuk saatnya harus melihat MBD dengan mata hati. MBD bukan “Tenggara Jauh” (dari Ambon bukan Jakarta), tetapi Beranda Depan NKRI yang berdekatan langsung dengan dua Negara, Australia dan Timor Leste. Pemerintahan Orno-Noach seyogianya mampu membuka mata seluruh pemimpin di Maluku, bahwa kelak MBD akan menjadi tanah kanaan bagi Maluku dan Indonesia berkenaan dengan munculnya Blok Masela dan Blok-blok lain di MBD.
Pemerintahan Orno-Noach diyakini akan sukses membawa biduk pemerintahan Bumi Kalwedo dengan baik, terencana dan sukses jika ditopang seluruh elemen masyarakat MBD dimanapun berada. Perhelatan politik telah usai. Kini saatnya kita bergandeng tangan mendukung pemerintahan Orno-Noach untuk mengeluarkan rakyat MBD dari lembah keterpurukan dan jurang kemiskinan.
Pemerintahan ini akan berhasil jika tak ada lagi gelap gulita dan tangisan pilu masyarakat miskin dari dalam gubuk-gubuk sengsara. Kita harus meyakini, bahwa dalam semangat persaudaraan “Honoli Weneweh” dan “Syoli Lyeta”, pemerintahan Orno-Noach yang dipercayakan Tuhan dan direstui para leluhur akan mampu menuntaskan visi dan misinya membangun MBD agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan daerah-daerah lain di Tanah Air.
Jika kita tetap ada di bawah payung filosofi “Mede Melay Patra Luono (Lgona)” yang memadukan simpul kebudayaan Timor dan Luang, kita akan bergeliat di atas roda pembangunan yang terus mengikuti derap langkah kemajuan zaman tanpa merubah kearifan lokal yang dipatrikan “Leleher lalapa” atau para tetua adat.
Jika rakyat MBD kelak tak ingin menjadi penonton di negeri sendiri atau merana di tengah kelimpahan SDA, wacana pemekaran Provinsi Perbatasan MBD sudah saatnya dipikirkan, dikaji dan dicetuskan bersama. Kita berhak menentukan nasib kita sendiri di atas kekayaan alam yang kita miliki. MBD harus berdiri sebagai DOB di bawah pelukan NKRI. Kalwedo Orno-Noach. ’Tete Manis’ sayang katong samua (Uplera Nodi Nora Ita).
