Ambon, Maluku Post.com – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno, meminta pemerintah pusat serta Inpex Corporation sebagai operator lebih arif bijaksana saat menetapkan lokasi pembangunan kilang gas Blok Masela.
“Saya berharap pemerintah pusat, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) maupun Inpex lebih bijaksana dalam menentukan lokasi pembangunan kilang gas yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo dibangun di darat,” katanya, di Ambon, Kamis (21/4).
Permintaan tersebut disampaikan Bupati karena secara geografis letak blok ladang gas abadi tersebut berada di antara pulau Selaru di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan pulau Babar di kabupaten MBD.
Karena itu, dia meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said sebagai pihak yang paling bertanggungjawab agar bersikap arif dan bijaksana dalam memutuskan pembangunan kilang Liquefied Natural Gas (LNG) tersebut.
“Menteri ESDM harus arif dan bijaksana untuk memutuskannya sehingga tidak memperuncing suasana, selanjutnya membuka ruang perdebatan di tengah masyarakat menyangkut lokasi pembangunan kilang gas di kedua pulau tersebut” katanya.
Barnabas yang akan dilantik sebagai Bupati MBD periode 2016-2021 pada 26 April 2016 berharap pembangunan dan operasional Blok Masela dapat memberikan keuntungan ganda kepada masyarakat di MBD dan MTB yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia.
Bupati Barnabas secara tegas menyatakan dia tidak menginginkan dibilang tamak karena menuntut keadilan dan pemerataan dalam hal pembangunan mega proyek ratusan triliun tersebut, tetapi merasa daerahnya patut diperhatikan mengingat lokasi Blok Masela juga berada di kabupaten MBD.
Dia mencontohkan, banyak program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh SKK Migas dan Inpex Coorporation dalam beberapa tahun terakhir, semuanya dipusatkan di wilayah kabupaten MTB, sedangkan masyarakat di MBD tidak tersentuh sama sekali.
“Seharusnya warga MBD yang tinggal di pulau-pulau sekitar lokasi Blok Masela juga dilibatkan dalam program pemberdayaan yang dilakulan guna mempersiapkan mereka menghadapi operasional mega proyek tersebut, sekaligus menciptakan rasa keadilan dan mengeliminasi kecemburuan sosial antarmasyarakat,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2016 memutuskan pengolahan gas Blok Masela menggunakan skema darat.
Alasan Presiden memutuskan pembangunan kilang di darat karena pemerintah ingin perekonomian daerah dan perekonomian nasional bisa terimbas dari adanya pembangunan proyek Blok Masela.
Selain itu, dengan proyek ini wilayah sekitar regional Maluku juga bisa ikut berkembang pembangunannya.
“Dari kalkulasi, perhitungan dan pertimbangan yang sudah saya hitung, kami putuskan dibangun di darat,” kata Jokowi. (MP-3)
