Ambon, Maluku Post.com – Kepala Bidang hubungan antar lembaga, Drs. Titus F.L. Renwarin, mengakui di tahun ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku mengalami penurunan. Yang disebabkan lemahnya peran birokrasi dalam penyampaian dana untuk membentuk IDI mengambil data yang akurat dan lemahnya DPRD dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).
“Kita lemah salah satu satunya, sehingga IDI Maluku mengalami penurunan,”ujar Kepala Bidang, Kebangpol Maluku, Titus Renwarin kepada wartawan di Ambon, Kamis (11/8).
Dalam menyikapi hal tersebut, Elwarin katakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Maluku untuk dapat menyampaikan hal ini secara resmi kepada Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff. Dengan harapan Gubernur dapat memanggil perangkat daerah terkait koordinasi dan pembenahan di tahun mendatang.
“Mudah-mudahan saja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menganggarkan di tahun mendatang. Dan kami juga mendapat informasi tersebut,”ucapnya.
Dijelaskan, ada tiga aspek yang melekat pada IDI yaitu, aspek kebebasan sipil termasuk menjelang Pilkada salah satunya tingkat partisipasi, dan semuanya tergantung peran birokrasi.
“Misalnya Pemda membuat sosialisasi, pertemuan dengan masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga indikator tersebut perlu digerakkan oleh Pemerintah Daerah, melalui pokja yang diketuai Sekretaris Daerah Maluku,”pungkasnya.
Dirinya berharap di tahun mendatang IDI sudah bisa digerakan, dengan bantuan anggaran di tahun 2017. (MP-7)
