Langgur, MalukuPost.com – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku mengelar kegiatan High Level Meeting (HLM), Pemberian Bantuan Pertanian dan Pembukaan Kas Titipan BI di Langgur.
Kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jumat (9/10) tersebut, dihadiri oleh Bupati M. Thaher Hanubun, Sekda setempat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku (Noviarsano Manullang), Ekonom Bank Indonesia Provinsi Maluku (Andreas Hotmanri Simatupang), Analis Bank Indonesia Provinsi Maluku (Juliana Mairuhu), Protokol (Maxwell Alfons) dan Tim Kasir Bank Indonesia Provinsi Maluku (bapak Fridolin, bapak Pattimase).
Bupati setempat, M. Thaher Hanubun mengungkapkan, rangkaian kegiatan tersebut sangat strategis dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah, yang ditempuh melalui tiga strategi, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan kinerja sektor produktif dan pengendalian peredaran uang di masyarakat.
“Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat Pandemi Covid-19, maka upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi wajib dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Malra dibawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Petrus Beruatwarin sungguh mengapresiasi pelaksanaan rangkaian kegiatan ini, yang memiliki tujuan untuk bagaimana memulihkan kondisi perekonomian.
“Harapan kami, semoga melalui seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, akan kita dapatkan berbagai formula yang memungkinkan daya beli masyarakat tetap terjaga, produktivitas berkelanjutan dan sektor produktif yang kembali bergeliat,” tandasnya.
Diakui Bupati Hanubun, bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian global, dimana perekonomian Indonesia juga sudah berada di Jurang Resesi, yang tentu akan berdampak pada perekonomian di daerah.
Hal ini kemudian menjadi kompleks, karena di saat bersamaan, masyarakat cenderung menahan uangnya dan tidak melakukan pengeluaran. Ini berakibat produk tidak terserap oleh pasar, yang jika terjadi pada rentang waktu tertentu akan memicu terjadinya gejolak dalam perekonomian.
Bupati Hanubun menambahkan, kondisi-kondisi inilah yang sangat berpengaruh pada tingkat inflasi, disamping variable pasokan barang dan jumlah uang beredar yang juga berpengaruh.
Untuk diketahui, data BPS per 01 Oktober 2020 menunjukkan bahwa pada bulan September 2020, perhitungan Inflasi Kabupaten Malra yang mengacu pada sampel hitung Kota Tual, mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen. Sementara di saat yang bersamaan Kota Ambon mengalami Deflasi sebesar 0,21 persen.
“Dalam teorinya, kondisi Deflasi menunjukkan kelesuhan aktivitas ekonomi. Pun sebaliknya, inflasi yang terlampau tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian. Itulah sebabnya, inflasi harus terjaga dalam posisi yang stabil. Dan olehnya itu, TPID harus mampu mengeluarkan formula dan rekomendasi konstruktif yang dapat memastikan inflasi terkendali,” tandasnya.
Terkait dengan gambaran kondisi ekonomi tersebut maka tantangan terbesar bagi perekonomian di daerah ini adalah menjaga fluktuasi tingkat inflasi yang memungkinkan
perekonomian dapat berjalan optimal, tidak terjadi deflasi dan daya beli masyarakat yang kembali membaik.
Untuk itu, dukungan dan dorongan dari Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, khususnya dalam masa pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan.
“Dukungan ini juga sangat berarti bagi peningkatan Kinerja TPID Malra. Saya harapkan TPID dapat menjalankan fungsi koordinasi secara baik. Yaitu koordinasi internal OPD Teknis,” tuturnya.
Pada kesempatan pula bupati Hanubun mengajak seluruh OPD Teknis Pemberdayaan untuk mengubah mindset dan cara kerja. Jika selama ini masih ada pola-pola kerja sektoral yang hanya berorientasi proyek, maka ke depan harus diubah.
“Pola kerja kita haruslah berupa suatu sistem yang utuh dan saling bersinergi. Bergerak bersama dari hulu sampai ke hilir, guna meningkatkan kinerja perekonomian secara komprehensif,” tegasnya.
Khusus dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi, dirinya berharap agar kinerja pengelolaan sektor produktif harus dapat bersinergi dengan industri turunannya, termasuk kinerja sektor pemasaran yang harus mampu membuka dan menciptakan pasar bagi produk olahan Kita.
Selain itu, penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), yang disalurkan dalam bentuk bantuan pemberdayaan sektor pertanian sangat mendukung, mengingat sektor pertanian menjadi salah satu prioritas Pemkab Malra, khusus dalam masa pandemi ini.
Dijelaskan bupati Hanubun, bantuan sarana pemberdayaan pertanian dalam Program Sosial Bank Indonesia ini sangat selaras dengan semangat penguatan ketahanan pangan yang tengah dijalankan Pemkab Malra.
Manfaat penting lainnya dari pemberdayaan di sektor pertanian adalah peningkatan kinerja sektor ekonomi produktif yang dapat mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.
“Sekali lagi saya ucapakan terima kasih kepada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Semoga upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi di Malra dapat membuahkan hasil yang baik bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang sama-sama kita cintai,” pungkasnya.
Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lngkup Pemkab Malra.
