Opini Rudi Fofid – Ambon
Andai anak dan menantu Jokowi benar-benar terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah, sempurnalah kita memberi stigma “politik dinasti” pada “Dinasti Jokowi”.
Padahal, apa yang terjadi pada Keluarga Jokowi adalah hasrat malu-malu, yang hidup sebagai harapan tersembunyi dalam diri kita. Kalau bisa, untuk menduduki satu kursi kekuasaan, dari ketua kelas, ketua OSIS, ketua senat, ketua OKP, ketua partai, ketua ini itu, kepala desa, kepala daerah, sampai ke lembaga-lembaga agama, semuanya berlangsung dalam spirit “Katong pung orang”.
Untuk duduk di situ, harus dari kelompok kita, jangan sampai “bukan katong pung orang”. Tidak heran, untuk bisa memenuhi hasrat “katong pung orang”, selalu ada banyak cara dan jalan dilakukan, baik jalan legal maupun ilegal, cara white maupun cara black.
“Katong pung orang!” Katong itu siapa? “Katong” itu bisa macam-macam. “Katong” bisa secara geografis, kultur, politik, idiologi, dan lain-lain yang secara sangat padat kita sebut SARA.
Putera-puteri, suami, istri, adik, konco, babu dari setiap penguasa, tidak kehilangan hak politik sebagai warga negara hanya karena kerabat dekatnya berada di puncak kekuasaan. Mengapa? Karena seluruh rekrutmen kader selalu melalui pintu partai politik. Partai politiklah yang paling punya otoritas untuk rekrutmen kader lokal dan nasional. Pintu partai ini membuat partai kentara sebagai fisik dari visi yang tidak kentara.
Setelah melalui mekanisme partai, ada mekanisme pemerintah melalui lembaga independen, KPU. Dari sana, KPU menyerahkan kepada publik. Publik adalah hakim terakhir yang menentukan: Manusia atau boneka yang kita pilih menjadi kepala daerah/kepala negara.
Hal yang perlu dijaga adalah dalam perjalanan dari gagasan awal mengorbitkan anak presiden, anak gubernur, istri bupati, dan sebagainya, ada pelanggaran hukum apa, ada pelanggaran norma apa. Apakah ada penggiringan, apakah ada pemaksaan, apakah ada teror dan intimidasi, apakah ada pelanggaran kebebasan, dan sebagainya.
Semangat meng-gol-kan katong pung orang ada di mana-mana, sampai di kampung-kampung kita. Konflik kursi kepala kampung kita adalah karena hasrat katong pung orang.
Saya suka melihat hal-hal monumental, spektakuler, bersejarah, memperlihatkan kerelaan untuk “bukan katong pung orang” dalam arti sempit maupun luas.
Secara “katong Kristen”, ada dua peristiwa di masa lalu yang cantik untuk dikenang. Birokrat Ambon yang mayoritas Kristen Protestan, merelakan seorang Muhammad Malawat menjadi Walikota Ambon. Bandingkan dengan Jaksa Rahawarin yang juga menjadi Ketua DPRD Kota Ambon, dua (tiga?) periode. Bolehkah pada periode berikut, rame-rame kita bikin sejarah dengan memilih seorang Muslim Ambon menjadi walikota?
Secara “katong Kristen”, Senat Universitas Pattimura yang dominan warga Kristen, merelakan seorang Drs M. R. Lestaluhu yang “bukan Kristen” menjadi rektor Universitas Pattimura. Relakah senat Universitas Pattimura hari ini menyiapkan seorang calon rektor pengganti M. J. Saptenno, menjadi “Lestaluhu Kedua?”
Orang Kepulauan Sula, Maluku Utara, sanggup membuat sejarah besar. Penduduk Muslim di sana di atas 95 persen, tetapi mereka memilih Hendrata Thes, orang yang “minoritas ganda” menjadi bupati. “Sudah keturunan Tionghoa, Kristen Protestan pula”. Rakyat telah memberi kesempatan kepada Hendrata pada periode pertama. Pada periode kedua, sekarang, nampaknya Hendrata sebagai petahana, sudah tidak dipilih lagi karena publik mulai suka pada calon lain.
Di Buru Selatan, rakyat memilih Safitri Soulisa jadi bupati. Mereka menoreh sejarah dengan memilih “perempuan pertama” di Maluku sebagai bupati.
Amerika yang berbasis Protestan, pernah membuat sejarah dengan memilih John Keneddy yang Katolik menjadi presiden. Amerika juga membuat sejarah memilih “si kulit hitam Obama”. Dunia sedang menunggu sejarah berikut yakni perempuan Amerika dan Muslim Amerika sebagai presiden.
Maluku perlu mengelola mekanisme kultural secara elok, supaya tidak terjebak dalam spirit “katong pung orang”. Hal ini terutama karena pela dan gandong yang kelihatan ekslusif, tidak benar-benar eksklusif. Justru, pela dan gandong sangatlah inklusif. Orang-orang dalam ikatan pela dan gandong, sudah terbiasa hidup dalam semangat persaudaraan lintas SARA. Jadi, kalau ada orang di luar ikatan eksklusif, masyarakat yang memeluk pela dan gandong tidak panik.
Maluku Tengah pernah dipimpin Abdullah Tuasikal selama dua periode, kemudian dilanjutkan Abua Tuasikal, juga dua periode. Nampaknya, istri Abua Tuasikal yakni Mien Ru’ati Tuasikal sedang menyiapkan diri atau disiapkan untuk melanjutkan apa yang banyak orang atau banyak media menulis sebagai “Dinasti Tuasikal”.
Abua Tuasikal menjadi bupati, bukan karena ada surat mandat dari Abdullah Tuasikal. Demikian juga, ketika Abua Tuasikal mengakhiri kepemimpinan yang kedua kali, dia tidak akan terbitkan surat keputusan, surat mandat, surat wasiat untuk istinya melanjutkan tradisi Tuasikal. Semua akan kembali ke satu rumah saja yang namanya partai politik. Ya, partai politik.
Kalau kita ingin “mematahkan” dominasi suatu “dinasti politik”, tidak ada cara lain selain melalui mekanisme partai. Untuk mengubah suatu partai, kita tidak bisa berdiri di luar partai, anti partai, apalagi apolitik, tetapi punya impian politik dan kebencian politik.
Persoalan berikut adalah partai-partai kita di Indonesia adalah “partai nasional” yang kemudian membentuk kaki tangan di daerah. Ada “pendiri dan pemilik saham politik” di situ. Kita bukan koalisi partai daerah yang membentuk suatu susunan pengurus nasional yang tunduk pada kedaulatan cabang, atau kedaulatan anggota.
Agak lucu sekaligus kontradiktif, sebab demokrasi di republik ini dibangun oleh partai-partai yang secara internal sesungguhnya tidak demokratis. Ada otoritas ketua umum, pemilik saham. Sudah sering kita dengar hak istimewa ketua umum, hak prerogatif. Jadi, jangan kaget dengan Jokowi, anak, dan anak mantu. Praktik seperti itu, adalah model demokrasi versi kita yang sementara kita lakoni sebagai sebuah bangsa. Mungkin tidak ideal, belum ideal, tetapi itulah yang sedang kita bangun. Demokrasi ditentukan oleh Ketua-Ketua Umum Partai Nasional.
Untuk yang terakhir ini, boleh jadi, Partai Golkar adalah pengecualian. Setelah Pak Harto tidak lagi menjadi pemilik saham politik, otoritas ketua dewan pembina, bahkan ketua umum, tidak lagi menjadi faktor penentu satu-satunya. Kalau ada riset, bolehlah dibuat asumsi awal, Golongan Karya yang memikul beban sejarah orde baru, dan menjadi musuh reformasi, kini telah menjelma menjadi partai yang paling demokratis, dibanding partai-partai reformis.
Ambon, 14 Desember 2020
Penulis adalah Redaktur Pelaksana Media Online Maluku Post
