Pertemuan itu dilatar belakangi banjir Wae Ela beberapa pekan terakhir di daerah setempat yang telah menghanyutkan talud, lalu merembes ke pemukiman warga tak jauh dari pesisir sungai.
Dewan Pembina PB HKBHL yang juga anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty mengatakan, pada saat pekerjaan dua Groundsill dan tanggul (Talud) pengarah berupa susunan blok beton yang dikerjakan tahun lalu, telah ada masukan dari masyarakat setempat yang menginginkan, proyek itu dikerjakan sesuai mekanisme.
“Namun faktanya, tak ada manfaat dari proyek tersebut. Masyarakat yang bermukim di pesisir sungai justru merasa khawatir saat musim hujan tiba. Ini akibat puluhan tanggul ambrol saat banjir beberapa pekan terakhir,” katanya.
“Karena pada saat kejadian itu sudah jadi akumulasi. Sebenarnya masukan dari masyarakat pada saat pekerjaan itu, sudah sering disampaikan perihal pekerjaan yang disesuaikan. Harus ada kesesuaian. Tapi kayak sedikit abai. Sehingga pada saat itu, saya langsung beri pernyataan kerja asal-asalan,”katanya lagi.
Uluputty meminta adanya proposal pengerjaan talud Wae Ela dari pemerintah negeri (Pemneg) Negeri Lima maupun BWS Maluku untuk disampaikan ke Senayan. Pengajuan proyek di dalam proposal itu pun harus berjangka panjang. Mumpung, DPR RI telah mengadakan paripurna APBN untuk tahun 2022.
“Mengingat, sifatnya air ini kan mencari area rendah. Kalau misalkan normalisasinya sudah dibikin bagus, tapi ketika air di Dam sudah penuh dengan kapasitas yang besar, akhirnya air cari tempat lain,” tandasnya.
