Menanggapi hal ini, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Hayatuddin Tuasikal mengatakan, penanganan Wae Ela segera akan dibahas bersama kementerian dalam waktu dekat. Mereka tidak menginginkan warga kembali menanggung dampak dari adanya banjir.
“Kemarin, pimpinan kami (Kepala Balai) yang bicara bahwa akan datang kesini. Baru nanti penanganannya bagaimana, tetapi yang mendesak itu masyarakat karena jangan sampai mereka mendapatkan dampak dari ini,”ujarnya.
Tuasikal mengaku, mereka juga telah berkoordinasi dengan Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera mengambil penanganan darurat. Pihaknya bahkan mendesak UPT Kabupaten Maluku Tengah menyurati Bupati Tuasikal Abua membuat surat pernyataan mendukung penanganan darurat dimaksud.
“Kan kita disini lagi musim hujan, jadi kita sudah komunikasi dengan teman teman Direktorat akan segera mengambil penanganan darurat. Saya mendesak kepada teman-teman di Malteng (UPT) untuk segera membuat surat pernyataan dari Bupati Malteng,” ungkapnya.
Dijelaskan Tuasikal, di tahun 2020 telah dibangun dua Groundsill dan tanggul (Talud) pengarah berupa susunan blok beton dengan nama paket pembangunan sedimen di bantaran sungai, meskipun pada awalnya mereka mengusulkan Bronjong. Dan di setiap pengerjaan proyek milik pemerintah daerah, kementerian-lah yang selalu melakukan pengawasan namun karena pandemi Covid-19, pengawasan dilakukan secara virtual.
“Hal yang menghalangi adalah tentang lahan yang masih jadi milik masyarakat, tapi sudah dibahas dengan Sekdes (Pemneg Negeri Lima) dan katanya tidak ada masalah. Karena selama masuk zona merah aliran air, saya pikir masyarakat tidak akan mengeluh,” bebernya.
