Pansus I Administrasi DPRD Kota Ambon Gelar Uji Publik Ranperda

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – Menindak lanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD melakukan uji publik penyelenggaraan administrasi kependudukan, Kamis (21/10/2021).

Uji Publik dipimpin langsung Ketua Pansus l administrasi DPRD kota Ambon, Nathan Polonda, didampingi anggota pansus lainnya, dengan melibatkan Dinas terkait dan stake holder di ruang paripurna DPRD kota Ambon, Kamis (21/10/2021).

Polanda mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) no 4 yang telah diubah dengan Perda no 8 tahun 2015 kesannya sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan.

“Perlu adanya suatu Perda baru agar pelaksanaan administrasi kependudukan baik itu dokumen kependudukan tentang peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya itu bisa dilaksanakan secara optimal. Karena terus terang saja penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota Ambon selama ini belum optimal. Juga merupakan hambatan untuk mencapai yang namanya standar minimal menuju ke pelayanan prima,” bebernya.

Dijelaskan Polanda, tercapainya standar minimal ke pelayanan prima karena Perda Perda yang sudah ada selama tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, hal ini juga merupakan amanah dari pada peraturan pemerintah no 40 tahun 2006, yang mengisyaratkan bahwa pelaksanaan teknis pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan itu di atur dengan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota.

“Saat ini setelah melalui pergumulan yang panjang kurang lebih 3-4 bulan ini kita susun Perda ini, dan puji Tuhan kita sudah memasuki tahap uji publik tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan tetapkan menjadi suatu Perda yang definitif,” ungkapnya.

Polanda menambahkan, setelah uji publik nanti pihaknya akan membawa ke sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai Perda, kemudian masuk dalam tahapan pengundangan atau diundangkannya Perda itu.

“Tentunya kita akan mengakomodir masukan-masukan dari pihak stake holder atau istilahnya pemangku kepentingan yang di undang selama ini.Tadi diskusi sangat dinamis, kita undang para pihak yang berkepentingan untuk mengikuti kegiatan uji publik untuk hari ini. Kita tinggal menunggu penetapan saja dalam paripurna DPR nanti,” pungkasnya.

Pos terkait