Wali Kota Ambon Janji Hari Ini Undang TNI-AU dan BPN

  • Whatsapp

Terkait Sengketa Lahan Warga Tawiri Dengan TNI–AU

Ambon, MalukuPost.com – Menindak lanjuti peristiwa pemblokiran jalan menuju Bandara Pattimura – Laha oleh Warga Desa Tawiri terkait sengketa lahan dengan TNI-Angkatan Udara (TNI-AU), Wali kota Ambon Richard Louhenapessy bersama Wakil Walikota (Wawali), Syarif Hadler, dan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru menggelar pertemuan mendengar keluh kesah warga yang diwakili oleh Saniri Negeri dan tokoh masyarakat setempat di balai Kota Ambon, Rabu (24/11/2024).

“Masyarakat diundang untuk hadir disini untuk menyampaikan isi hati terkait perbedaan persepsi terkait status kepemilikan lokasi tanah yang ditempati oleh warga maupun yang dijustifikasi oleh TNI-AU  sebagai bagian dari tanah mereka,” ungkap Wali kota Richard Louhenapessy.

Salah satu perwakilan warga, Max Titahena mengatakan pemblokiran jalan yang oleh warga adalah buntut dari persoalan sengketa lahan dengan TNI-AU yang berawal sejak tahun 2006 sewaktu TNI-AU melakukan pengukuran tapal batas tanah negara, namun dalam prosesnya ada intimidasi kepada warga.

“Di tahun 2010 Badan Pertanahan Negara menerbitkan sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 atas kepemiliakan Tanah TNI-AU seluas 209 hektar, dimana didalamnya ada termasuk lahan warga Negeri Tawiri,” ujarnya.

Titahena katakan, pada tahun 2014, TNI-AU berperkara mengenai lahan dengan Negeri Laha, dimana sesuai hasil putusan yang tetap (inkracht), Negeri Laha dinyatakan kalah.

“Jadi sebenarnya mereka (TNI-AU) berperkara dengan Laha tapi mencatut lahan Negeri Tawiri. Mereka lupa bahwa kesepakatan tiga negeri, Hatu-Tawiri-Hative Besar tahun 1923 oleh Pemerintah Belanda, batas – batas tanah itu sudah jelas, dan kami punya semua datanya,” tandasnya.

Wali kota Richard Louhenapessy usai mendengar keluhan warga Tawiri, meminta semua pihak yang bersengketa dapat menahan diri terkait persoalan tersebut.

“Untuk sementara kita koordinasikan agar semua pihak menahan diri, baik warga maupun TNI-AU, Paling tidak jangan ada bentuk-bentuk intimadasi, kemudian persoalan ini dapat diselesaikan  secara kekeluargaan juga melalui jalur hukum, karena menurut keyakinan masing-masing ada dalam posisi yang benar,”bebernya.

Wali Kota berjanji akan mengundang TNI-AU dan Badan Pertanahan Negara untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif dan berimbang terkait sengketa lahan dimaksud.

“Besok (Kamis, 25 November 2021) saya akan undang TNI-AU, juga Badan Pertanahan Negara (BPN), lalu kita kaji persoalan ini untuk mendapatkan kesimpulan dan solusinya,” pungkasnya.

Pos terkait