Ambon, Malukupost.com – Pemerintah Kota Ambon menegaskan seluruh agenda kerja pemerintahan di bawah Wali Kota Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisuta berorientasi pada hasil konkret, bukan sekadar pencitraan.
Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, dalam keterangannya kepada media, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Lekransy, sejak awal menjabat, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menunjukkan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. “Komitmen penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini adalah kerja untuk bikin bagus Ambon, bukan pencitraan,” tegasnya.
Ia menyebut, visi Bangun Ambon Par Samua menjadi landasan utama seluruh kebijakan. Setiap langkah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. “Bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan itu yang menjadi fokus,” jelasnya.
Lekransy juga merespons opini publik yang menilai kinerja Wali Kota sebagai pencitraan. Ia menilai anggapan tersebut tidak berdasar. “Masyarakat dapat menilai sendiri kerja-kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon hingga saat ini, apakah itu hanya pencitraan atau kerja nyata. Karena dua hal ini berbeda secara prinsipil dalam konteks pembangunan,” ujarnya.
Dalam 210 hari masa kerja, ia menyebut sejumlah program prioritas telah dijalankan sebagai bukti kinerja. “Hari ini dalam 210 hari kerja Walikota dan wakil walikota Ambon, kita lihat bagaimana komitmen membangun ambon menjadi Kota cerdas melalui berbagai upaya. “Upaya pembangunan, pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk upaya optimalisasi PAD,” kata Lekransy.
Ia menambahkan, kepemimpinan Bodewin–Ely terbuka membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. “Kemitraan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi,” jelasnya. Ia menegaskan kemitraan tersebut tidak membatasi fungsi kritis masyarakat. “Sebaliknya, kami berharap peran kritis masyarakat tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Menanggapi sorotan publik terkait pembangunan jalan di Batu Merah, Lekransy menegaskan Jalan Sudirman merupakan jalan nasional dan berada di bawah kewenangan BPJN Maluku. Sementara ruas Jalan Batu Tagepe dan Jalan Amalatu yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon akan segera ditangani. “Proses administrasi untuk kontrak kerja sudah berjalan. Pembangunan ini akan dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keadilan,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pembangunan Kota Ambon. “Mari katong sama-sama bangun Ambon. Pasti semua mau Ambon ini jadi lebih baik ” pungkasnya.
