Ambon, MalukuPost.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, dari ruang rapat lantai dua kantor Gubernur, melalui zoom meeting, yang dipusatkan dari aula Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Rakor tersebut turut dihadiri para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, dengan arahan langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di angka 5,12 persen pada triwulan II tahun ini, salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Sementara itu, inflasi berhasil ditekan hingga 2,65 persen, terendah di antara negara G20.
“Ini membuktikan daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” ujar Purbaya.
Ia juga menegaskan defisit APBN berada pada level aman, yakni 1,56 persen dari PDB, jauh di bawah batas 3 persen. “Disiplin fiskal tetap kuat, namun kita juga punya ruang untuk mendorong ekonomi jika dibutuhkan,” lanjutnya.
Purbaya menyoroti neraca perdagangan Indonesia yang naik 45,8 persen sepanjang Januari-September dengan surplus yang telah bertahan selama 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran menurun ke 4,76 persen, sementara angka kemiskinan mencapai 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.
Ia menyebut bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga momentum ekonomi. “Kalau ada uang, belanjakan saja sesuai desain APBN,” ujarnya.
Dari sisi regional, Purbaya mengakui bahwa perekonomian Indonesia masih cenderung Jawa-sentris, dengan kontribusi 56,9 persen terhadap ekonomi nasional.
Dilain sisi, wilayah Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara mulai menunjukkan kebangkitan, masing-masing dari sektor industri pengolahan dan pariwisata. Tren inflasi di Maluku terkendali bersama 36 provinsi lainnya. Bahkan Maluku masuk dalam 25 provinsi yang sudah berada pada rentang target nasional 3,0 persen, yang menunjukkan bahwa pengendalian harga dan pasokan berjalan efektif.
“Ini bukti keterjangkauan harga membaik, karena pasokan lancar dan distribusi antar daerah semakin efisien,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi TPID dan TPIP agar kebijakan pengendalian harga tetap terukur dan responsif.
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat signifikan, terutama karena pembayaran kurang bayar sebesar Rp18,5 triliun. Ia meminta daerah mempercepat belanja produktif dan tidak menumpuk dana di kas daerah.
“Dananya sudah ada, segera gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Purbaya juga mengingatkan agar tata kelola keuangan daerah dijaga ketat. “Jangan biarkan uang tidur di kas daerah. Uang itu harus bekerja bantu ekonomi,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan reflektif, “Mari kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab. Kalau semua berjalan seirama, kepercayaan publik tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah makin tangguh.”
Dalam Rakor tersebut, Maluku menjadi salah satu daerah yang disebut pemerintah pusat berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dan menunjukkan potensi pertumbuhan positif, seiring meningkatnya aktivitas industri pengolahan dan pariwisata di kawasan timur Indonesia.
