Malukupost.com – Gerakan Sayang Maluku (GSM) mendesak para bupati dan wali kota yang warganya terlibat dalam konflik di kompleks UIN AM Sangadji Ambon, ikut berpikir dan terlibat langsung menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun TNI/Polri dan Wali Kota Ambon sudah berusaha, namun karena sudah melibatkan kelompok etnis, para kepala daerah diminta ikut mengurus anak-anak daerahnya di Ambon.
Desakan GSM tersebut tertuang dalam siaran pers yang diterima Media Online Maluku Post, Rabu (31/12/2025). Koordinator GSM Yani Salampessy dalam rilis itu menyebutkan, pernyataan pers ini dikeluarkan sebagai bentuk refleksi akhir tahun 2025.
Refleksi GSM secara khusus menyoroti persoalan tiga kelompok pemuda dari tiga etnis berbeda yakni Pemuda Kailolo, pemuda Kei, dan pemuda SBT. Ketiga kelompok ini menurut GSM, sudah berulang-ulang berhadap-hadapan, bahkan selalu korban harta dan fisik.
Karena selalu rame di media sosial dan media massa online, Yani Salampessy mendesak para kepala daerah ikut menenangkan warganya masing-masing di Ambon. Para kepala daerah yang dimaksud GSM adalah Bupati Malteng, Bupati SBT, Bupati Malra, dan Wali Kota Tual. Selain para kepala daerah, GSM juga meminta tokoh adat dari Kailolo, SBT, dan Kei untuk terlibat bersama Raja Batumerah di Ambon.
Menurut GSM, Maluku adalah tanah damai bagi semua orang, meskipun sekali-kali muncul konflik-konflik antar kelompok yang sangat mencemaskan. Menurut GSM, letupan-letupan itu bisa diredam asalkan semua penyandang kepentingan terlibat supaya tidak membesar dan makan korban lebih banyak.
Yani Salampessy menyebutkan, meskipun konflik antar pemuda terjadi di sekitar Kampus UIN AM Sangadji Ambon, namun resonansi konflik itu sudah bergerak liar ke mana-mana, termasuk di media sosial.
“”Ini kasus sudah terbuka dan masih bergulir liar dalam amarah dan dendam. Jangan biarkan Wali Kota Ambon sendiri berjuang padam bara di tanah Ambon. Kepala daerah dan tokoh adat di luar Ambon juga perlu melihat anak-anaknya yang ada di Ambon. Seperti bara api yang tidak pernah tuntas dipadamkan, bara itu terus berasap dan sekali-kali bisa menyala kembali,” jelasnya.
Menurut GSM, TNI dan Polri bersama Wali Kota Ambon sudah bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Akan tetapi karena kasus tersebut punya banyak dimensi, tidak gampang menyelesaikannya jika tidak ada intervensi ekstra.
“Kasus ini perlu ditangani secara komprehensif dan mestinya melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tidak bisa menyerahkan semua ini hanya kepada TNI-Polri dan Wali Kota Ambon. Butuh intervensi ekstra,” terangnya.
Menurut dia, jika bupati-wali kota dan para tokoh adat bisa selesaikan kasus ini, maka Maluku dengan bangga bisa canangkan tahun 2026 sebagai tahun tanpa kekerasan komunal.
Jika tidak ada intervensi, tidak ada damai di kawasan sekitar Kampus UIN AM Sangadji Ambon, Yani yakin Maluku hanya akan mengulang kebodohan-kebodohan yang sama, tawuran pemuda, baku lempar, baku bakar, bongkar rumah, pele-pele jalan, serta tindakan anarkis dan provokatif lainnya.
GSM meminta Kapolda Maluku dan Polres Ambon Lease agar memperhatikan dengan serius tuntutan keluarga
korban penusukan agar menangkap pelaku penusukan. GSM juga mengajak warga membantu kepolisian dengan memberi informasi terang benderang tentang identitas pelaku dan keberadaannya.
Dengan begitu, menurut GSM, penegakan hukum bisa berjalan, sekaligus usaha perdamaian bisa seiring sejalan.
“Percuma kita bicara damai, tetapi keluarga korban tidak mendapat keadilan. Sebab itu, hukum dan perdamaian harus seiring sejalan,” kata Yani Salampessy.
