Tual, MalukuPost.com – Wakil Wali (Wawali) Kota Tual, Amir Rumra, menghadiri kegiatan reses anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku, Alimuddin Kolatlena, di halaman Rumah Raja Tual, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan di Kota Tual.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Raja Tual, anggota DPRD Kota Tual Fraksi Gerindra, Ketua Remaja Masjid Raya Tual, unsur pemuda, serta masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Amir Rumra membacakan sambutan tertulis Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat. Ia menegaskan bahwa reses merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
“Reses memiliki makna penting sebagai sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat,” kata Amir.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tual memandang reses sebagai peluang untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, terutama program yang membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPR RI di daerah yang dinilai dapat mempercepat identifikasi persoalan dan mendorong tindak lanjut di tingkat pusat.
“Atas nama Pemerintah Kota Tual dan masyarakat, kami menyampaikan apresiasi,” ujarnya.
Amir menambahkan, pihaknya berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui peran legislatif guna mempercepat realisasi program strategis di daerah.
Sementara itu, Alimuddin Kolatlena menegaskan komitmennya untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menilai stabilitas keamanan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan.
“Salah satu bentuk dukungan nyata adalah menjaga keamanan dan ketertiban, karena itu menjadi dasar kemajuan pembangunan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kedekatan emosional dengan wilayah tersebut.
“Saya adalah anak dari lingkungan ini,” ujarnya.
Alimuddin menjelaskan, kegiatan reses merupakan kewajiban konstitusional untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan di parlemen.
“Segala aspirasi yang disampaikan akan kami upayakan penyelesaiannya,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, ia menyebut ruang lingkup tugasnya meliputi bidang sosial, penanganan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan keagamaan seperti haji dan umrah, pengelolaan zakat, hingga jaminan produk halal.
Dalam forum tersebut, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasi secara terbuka, baik lisan maupun tertulis.
Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif dan peninjauan lokasi bersama tokoh adat dan masyarakat.
