Rp20,766 Triliun Dialokasikan Untuk 74.093 Desa

  • Whatsapp

Ambon, malukupost.com – Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBN Perubahan tahun 2015 senilai Rp20,766 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia.

“Bila dibagi secara merata, maka setiap desa akan menerima 247 juta, namun itu disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografisnya yang terpencil dan masuk daerah perbatasan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Setda Maluku, Rusdy Ambon di Ambon, Rabu (18/3).

Penjelasan Rusdy disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi D DPRD Maluku yang dipimpin ketua komisi, Suhfi Madjid.

Untuk Provinsi Maluku sendiri, katanya, terdapat 1.135 desa yang tersebar pada sembilan kabupaten dan dua kota dalam mendapatkan kucuran dana tersebut.

Jumlah desa ini didasarkan surat keputusan gubernur nomor 125 tahun 2013 tentang penetapan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Selain ADD Rp247 juta, pemerintah juga mewajibkan setiap kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) guna diberikan ke desa-desa.

Semuanya diatur jelas dalam Undang-Undang nomor 06 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan diperkuat dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2014.

“Bila tidak dialokasikan 10 persen maka pemerintah kabupaten/kota akan dikenai sanksi pemotongan DAU tahun anggaran berikutnya untuk disalurkan ke desa-desa,” katanya.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan launching resmi terhadap program pemberdayaan desa pada tanggal 1 April 2015 dengan mengundang seluruh gubernur dan bupati maupun wali kota.

Ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid mengatakan, Sumber untuk ADD ini ada dua, yang pertama dari APBD kabupaten dan kota yang diharuskan mengalokasikan tahun ini sebesar 10 persen dari DAU kabupaten/kota.

Apabila 10 persen tidak dialokasikan maka pada tahun anggaran berikutnya DAU kabupaten/kota akan dipotong untuk disalurkan ke masing-masing desa.

Sumber kedua adalah dari APBN Perubahan ditambah APBN murni 2015 maka jumlahnya mencapai Rp20,76 triliun yang dibagi ke 74.093 desa di seluruh Indonesia.

“Angka ini diberikan secara bertahap sampai lima tahun hingga akhirnya setiap desa menerima dana sekitar Rp1,4 miliar per desa, jadi tidak lagi terpikir atau asumsi satu tahun Rp1 miliar,” tandasnya.

Tanggal 1 April 2015 akan dilakukan launching resmi terhadap program pemberdayaan desa dimana pemprov akan diundang bersama bupati/wali kota diundang untuk mengetahui penetapan resmi dari Kementerian Keuangan terhadap ADD untuk sumber APBN Perubahan itu berapa rupiah per kabupaten/kota.

“BPM juga akan melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa sebelum mendapatkan kucuran anggaran dan mengelolanya,” kata Suhfi Madjid. (ant/MP)

Pos terkait