Banyak pemimpin (elite politik dan birokrat) lebih suka memberi
contoh, akan tetapi sedikit daripada mereka yang benar-benar menjadi
contoh bagi (rakyat) yang dipimpin. –anonym-
Oleh:
RONY SAMLOY
Secara global demokrasi lahir dari sebuah proses panjang sebelum kemudian
terminologi demokrasi itu secara baku dirumuskan mantan Presiden ke-16
Amerika Serikat (AS), 1861-1865, Abraham Lincoln. Demokrasi (dari kata
’demos’=rakyat dan ’kratein/kratos’=pemerintahan) adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Apapun yang tidak
berdasarkan kehendak dan pilihan rakyat, bukan demokrasi,” sambung
Lincoln. Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, menandaskan dalam
demokrasi rakyatlah pemegang kekuasan tertinggi. Kesalahan menentukan
pilihan politik kepada wakil-wakil rakyat (termasuk presiden, gubernur,
bupati dan wali kota dalam sistem pemilihan langsung) adalah bencana
bagi rakyat itu sendiri selama 5 tahun atau tahun-tahun selanjutnya.
Masyarakat
di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, juga diperhadapkan dengan
fenomena seperti ini. Salah menjatuhkan pilihan kepada sosok bupati
(dan wakil bupati), berarti selama 5 tahun ke depan, MBD akan kembali
terpuruk dan berkutat di lembah kemiskinan di tengah kelimpahan sumber
daya alam; gas alam cair (LNG) di Blok Masela, minyak dan gas (Migas) di
Blok Moa Selatan, Blok Sermata, dan Blok Wetar, emas di Wetar dan
Romang, serta kekayaan SDA lainnya di daratan dan lautan.
Pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak di Kabupaten MBD pada 9 Desember 2015
seyogianya menjadi momentum perenungan (reflektif) mendalam, maju atau
terpuruk, sukses atau meratapnya MBD ke depan? Pilkada MBD tidak boleh
dimaknai sekadar event politik lima tahunan untuk melahirkan bupati (dan
wabup) definitif periodesasi 2015/2020. Pilkada MBD mesti menjadi
medium bagi rakyat untuk membangun kultur politik bermartabat dan
humanis yang akan memperkaya khasanah demokrasi lokal, Maluku.
Kultur
politik yang dimaksudkan adalah meletakkan spirit (semangat)
persaudaraan (orang basudara atau ’Losno’ dalam terminologi bahasa
Meher/Kisar), spirit perubahan ke arah lebih baik (bukan merubah menjadi
lebih rusak dari keadaan awal), dan spirit memilih pemimpin yang
berkarakter dan bermartabat di atas kalakuang (bastel) ’makang puji’ dan
carita parlente (kewel), spirit pragmatisme (melihat sosok pemimpin
hanya dari isi dompet bukan isi kepala), dan spirit membodohi masyarakat
dengan narasi menyesatkan di mana salah satu atau dua kandidat telah
memborong habis semua rekomendasi partai politik.
Upaya
membodohi masyarakat dengan jamu bualan politik, bahwa calon bupati A
atau calon bupati B telah membeli habis seluruh partai adalah
pembodohan, penyesatan sekaligus pengingkaran terhadap kultur politik
“honoli weneweh (hnyolilyeta)’ yang elegan dan bermartabat. Penyesatan
masyarakat dengan politik tipu-tapa (’mulu parlente’) tidak sesuai atau
sangat bertentangan dengan budaya politik “honoli weneweh
(hnyolilyeta)’. Atmosfer politik di MBD relatif membutuhkan kultur
politik yang elegan dan bermartabat.
Jika wacana politik ini
diintersebkan ke dalam pergulatan aktivitas masyarakat MBD, saya optimis
pilkada MBD akan melahirkan sosok pemimpin yang diidam-idamkan. Ia
bertipikal kalwedo (dari akar semantik (etimologis) dari bahasa Meher
disebut ’kale’=tidak ada, tidak suka, tidak neko-neko, tidak pura-pura,
tidak rakus/serakah, tidak omong kosong, tidak suka putar bale, dan
lain-lain).
Pemimpin bertipikal kalwedo ibarat ’Satrio
Piningit’ atau Ratu Adil dalam mitos orang Jawa. Satrio Piningit
sebagaimana dimaksud dalam Jangka Tanah Jawa Prabu Sri Jayabaya –R Ng
Ronggowarsito digambarkan sebagai sosok serba sempurna. Keadilan dan
kebijaksanaannya bisa diterima semua kalangan. Seperti tersirat pada
penjelasan R Ng Ronggowarsito berikutnya: “wadya punggawa sujud sadya,
tur padha rena prentahe”. Artinya, rakyat dan para pembesar dengan
senang hati menerima segala keputusannya dan tunduk terhadap
perintahnya.
Lantas tipikal pemimpin MBD yang berkarakter itu
seperti apa? Bahwa jauh sebelum Abraham Lincoln merumuskan istilah
demokrasi, ’Leleher Lalapa’ di matarumah Letelay Mareheonno di Yawuru,
Wonreli dan matarumah marga Frans di Abusur atau matarumah Erbabley di
Letwurung, Babar, telah mematrikan hakikat demokrasi lokal dalam
konfigurasi rumahtua (baileo/nakar lapa) masing-masing.
’Demokrasi
Leleher Lalapa’ selalu menyerukan ’poho kale (tidak bohong/seng
parlente), ’lahar kale’ (tidak suka tipu tapa), ’wudiwawa kale’dan
’koklira kale’ (tidak ingin orang carita-carita tentang sifat kita
karena kebaikan kita selama ini). Dalam perspektif (sudut pandang)
geospiritualitas MBD, kesepakatan humanis dan populis yang dilahirkan di
rumahtua ’mede melay patra luono (lgona)’ membentuk kosmologi ’noho
pai’ik rai pakakar’ (Meher)/’nuspaiti rai patatra’ (Luang)/noh paetu
raipalcatra (Moa).
Maksudnya kebersamaan yang menyatukan adalah
final dan tak dapat diganggu gugat (terminologi “Bhineka Tunggal Ika”).
Potong di kuku, rasa di daging. Katong samua orang basudara dari payung
sejarah Timor dan Luang. Mendudukan seorang Tuan Negeri (Orleta atau
Letarai) telah lama menjadi narasi demokrasi para tua-tua adat negeri
(leleher lalapa) di MBD. Orang Kisar (Meher), misalnya, selalu
mengumandangkan filosofi ’namkene’ (yang pas (tidak akan ada yang protes
karena jabatan/kursi itu haknya), yang layak (cerdas dan berpengalaman
di birokrasi karena konteksnya eksekutif), yang kapabel (yang pegang ulu
parang/pedang), yang berkarakter dan yang yahud, yang tidak suka
mencuri milik orang lain, yang takut orang lain tersinggung karena
kata-kata dan perbuatan kita) dalam mengusung seorang pemuka adat
tertinggi di rumahtua.
Kini masyarakat MBD diperhadapkan dengan
sejumlah sosok muda yang menyatakan diri ikut bertarung merebut
singgasana kekuasaan MBD I dan MBD II. Mereka adalah Simon Moshe Maahury
(SMM), Barnabas Nataniel Orno (BNO), Niko Johan Kilikily (NK), Sauloro
Chau Petrusz (SCP), Benjamin Oyang Noach (BON), Bastian Petrusz (BP),
Ony Septory, Kimdevits Markus (KM), Abraham Erbabley (AE), dan Johanis
Letelay (JL). Siapa pun yang akhirnya memperoleh rekomendasi parpol itu
kemudian, tetapi sosok-sosok yang maju bertarung adalah aset MBD yang
perlu dihormati, dikawal, dan dibebankan tanggung jawab moril untuk
bertarung secara elegan dalam bingkai politik MBD.
Prinsipnya,
dinamika politik MBD selalu menghargai perbedaan sebagai kekayaan dan
ciptaan Tuhan dan bukan melahirkan ruh perpecahan. Siapa pun yang
terpilih adalah kehendak Tuhan Yang Masa Kuasa dan direstui para leluhur
MBD. Yang belum terpilih harus mendukung yang terpilih, sebaliknya yang
terpilih harus menggandeng yang belum terpilih dalam program
konsolidasi politik masyarakat di awal pemerintahan.
Tabu (luli)
bagi para kandidat untuk saling sikut dan saling membunuh karakter atas
nama kepentingan politik. Bertarung secara fair akan selalu menyajikan
kultur politik yang humanis merupakan dambaan seluruh masyarakat MBD di
seantero Nusantara. Namun, fakta empirik yang patut disesalkan, ketika
para kandidat (bupati dan wabup MBD) akur-akur saja, justru tim sukses
bikin ulah, ’laeng lempar muka dengan yang laeng’, padahal masih
hubungan kakak dan adik sepupu.
Itu dinamika politik yang perlu
diapresiasi, tetapi tak perlu dipertahankan. Kultur politik MBD yang
sesungguhnya adalah memilih pemimpin (Letarai, Orleta) yang tidak suka
tipu tapa, tidak suka berbohong, tidak suka menusuk dari belakang (ini
lakonisasi kisah berdarah Marcus Junius Brutus, seorang pengawal, yang
menikam tuannya Julius Caesar (13 Juli 100 SM–15 Maret 44 SM), Pemimpin
Militer dan Politikus Romawi terkenal, dari belakang hingga tewas), dan
tidak menggunakan sapaan Kalwedo, tetapi tindak tanduknya licik dan
tidak menunjukkan kalau pemimpin itu mengakar dari budaya lokal MBD yang
mengutamakan sopan santun dan tata krama.
Pemimpin sejati yang
dilahirkan dalam kultur politik MBD adalah yang tulus seperti merpati,
tetapi tidak melingkari kaki rakyat dengan ekor-ekor politik
palsu.Kalimat anekdotnya “beta su kasih kalur uang banyak waktu pilkada,
jadi kalau beta jadi, beta harus ambel pulang akang lae, seng perlu itu
milik rakyat ka bukang yang penting pulang pokok dolo”.
Pemimpin
sejati versi demokrasi MBD adalah yang tetap menjaga sopan santun
(etika) dan tata krama (’honoli weneweh’/Meher) dan ’hnyolilyeta’ (Leti,
Moa, Lakor). Pemimpin tipikal honoli weneweh adalah yang menghargai
keberadaan geneologis mana yang kakak, mana yang adik, mana yang anak,
dan mana orangtua. Memanggil seseorang berdasarkan ’ponolu’ adalah ciri
pemimpin bertipikal ’honoli weneweh’ atau ’hnyolilyeta’. Melarang
seorang bapak untuk tidak merokok di ruang publik bukan tipikal pemimpin
’berhonoli weneweh’.
Sebab, dosa bukan tanggung jawab kolektif,
tetapi pertanggungjawaban individu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Naif
jika konsep melayani jemaat yang homogen lalu digeneralisasikan untuk
melayani rakyat yang heterogen jauh panggang dari api.
Pemimpin
yang bertipikal kultur MBD adalah pemimpin yang apa adanya, tidak
serakah (mengambil hak-hak orang lain, urus seluruh proyek APBD, APBN
sampai penunjukkan langsung (PL) di bawah Rp 20 juta tanpa dibagikan
kepada yang lain.
Ini ibarat seorang suami yang memonopoli harta
gono gini—–seluruh proyek APBN, APBD dan PL — tanpa diberikan
kepada ’istrinya’, padahal harta gono gini adalah harta bersama yang
mesti dibagi secara proporsional), tidak abunawas, tidak berlakon
sinterklas politik (mau maju pilkada baru datang bagi-bagi beras dan
uang), dan tidak memaksakan kehendaknya berlaku di atas kehendak rakyat.
Kultur politik MBD tidak menjadikan minuman keras sebagai
pembuat masalah, tetapi sebaliknya menjadi medium penyelesai masalah,
seberat apapun. Celaka jika ada pemimpin MBD yang ingin menghapuskan
sopi dari muka bumi MBD.
Fatsun politik yang terbangun dalam
bingkai demokrasi lokal MBD kerap membedakannya dengan komunitas lain
(out group) karena narasi seperti ini. Karena itu, naïf jika karena beda
apresiasi politik maupun warna politik lantas hubungan bertetangga atau
hubungan persaudaraan retak dan langgeng karena racun politik bernama
provokasi kaum elite politik tidak bertanggungjawab. Keluarga A tak bisa
mengambil air di sumur milik keluarga B karena beda idola politik.
Pemimpin
bertipikal honoli weneweh (hnyolilyeta) adalah yang tidak hanya doyan
mengucapkan “kalwedo, ina nara ama syali !’ di depan kantor Bupati MBD
di Tiakur dari mulutnya semata, tetapi diwujudkan dalam sikap dan
tingkah laku keseharian. Sebab, jabatan dan pangkat acapkali merubah
kelakuan seseorang pemimpin atau elite politik dan birokrat. Pemimpin
berkalwedo adalah tipikal pemimpin (rai, orleta) yang kerap menjadi
contoh (teladan) bagi rakyatnya, senantiasa datang membalut luka hati
rakyatnya dan peduli teriakan rakyatnya di gubuk-gubuk kedinginan dan
terancam roboh di Pulau Lirang hingga Pulau Masela dan dari Pulau Damer
hingga Pulau Meatimiarang.
Pemimpin berkalwedo adalah
manifestasi sosok elite politik dan birokrat yang mampu menembus
lerung-lerung hati rakyatnya yang kini masih berteriak lapar di tengah
perampokkan sistematis emas di Pulau Romang dan LNG di Blok Masela.
Pilihlah
calon bupati (atau wabup) MBD yang bertipikal kalwedo atau pemimpin
yang selalu menerapkan fatsun politik lokal ’honoli weneweh
(hnyolilyeta)’ dalam tindak tanduknya. Kesejahteraan dan kemajuan
Kabupaten MBD terletak di tangan rakyat MBD. (**)
