Ambon, MalukuPost.com – Tiga hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pasca konflik negeri bertertangga, yakni Kariuw – Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, selasa (25/01/2022), yaitu distribusi logistik, identifikasi rumah terbakar dan pembangunan pos keamanan.
Ketiga hal tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat bersama Pemda Maluku, dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie bersama Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Prostestan Maluku (GPM), Sekretraris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdul Manaf Latuconsina, dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang.
Dalam rapat berlangsung di kantor Gubernur Maluku, Rabu (26/01/2021), Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie mengatakan konflik yang terjadi antara Kariuw – Ori menjadi perhatian serius dari Gubernur untuk secepatnya dilakukan penanganan awal pasca konflik.
“Sesuai arahan Gubernur, pemda harus siap memberikan pelayanan yang terbaik, tidak ada alasan apapun untuk itu,”ujarnya menirukan pesan Gubernur.
Dijelaskan Sadali, langkah awal yang perlu dilakukan saat ini yaitu distribusi bantuan tanggap darurat kepada korban konflik yang sementara mengungsi. Bahkan dirinya sudah memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk mempersiapkannya pendistribusian. Sementara Kepala Dinas Perhubungan menyiapkan transportasi, termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk pendistribusian bantuan dimaksud.
“Bantuan sesegera mungkin dikoordinasikan dengan aparat keamanan untuk sesegera mungkin dikirim kesana. Sinode sudah distribusikan, berarti pemerintah harus lebih cepat, kalau tidak bisa sekarang minimal besok pagi, kita butuh cepat, jangan lama,”tandasnya.
Sadali tegaskan. hal lainnya berkaitan pembangunan pos keamanan dirinya memastikan usulan dari Ketua MPH Sinode akan langsung ditindaklanjuti untuk dibangun baik di perbatasan Kariuw-Ori maupun Ori-Pelauw melalui OPD teknis.
“Untuk pos keamananan segera dilihat dan dibangun, masalah anggaran nanti saya akan bicarakan, pastinya tetap harus dibangun. Untuk lokasi harus mencari yang tidak bermasalah, kalu bisa tidak ada punya hak tanah bukan sehingga kedepan tidak menjadi masalah,”pungkasnya sembari menambahkan untuk pembangunan pos keamanan akan langsung dilakukan guna meminimalisir trauma masyarakat, dan mencegah terjadi konflik susulan dikemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sartono Pining mengaku sudah memerintahkan stafnya untuk mendistribusi bantuan baik itu beras, rolingbag, tenda dan kebutuhan masyarakat lainnya yang sementara berada di lokasi pengungsian, termasuk makanan dan susu bayi.
“Paling lambat besok pagi kita sudah mendistribusikan beras 3 ton, dan bantuan lainnya. Ini merupakan perintah dan komitmen Gubernur dalam merespon situasi saat ini,”ungkapnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Denny Lilipory, mengaku terkait penanganan rumah masyarakat yan ludes terbakar, pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku akan melakukan identifikasi lapangan, namun perlu dikawal aparat keamanan.
“Kami minta pengawalaman dari aparat keamanaan, beda kalau kita masuk di lokasi pengungsi dengan lokasi konflik. Dari hasil identifikasi, akan langsung disampaikan Kepada Gubernur dan Penjabat Sekda untuk anggaran pembangunan apakah menggunakan APBD atau APBN,” tegasnya.
