Ambon, MalukuPost.com – Penjabat Sekretaris Daerah Maluku (pj Sekda), Sadali Ie membuka dengan resmi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, Rabu (10/8/2022) yang berlangsung di Ambon.
Dalam sambutannya Sadali menyatakan, Provinsi Maluku merupakan Provinsi bercirikan Kepulauan, Karakteristik wilayah yang heterogen dengan gugusan pulau-pulau menjadikan Provinsi ini berbeda (unik) dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kondisi alam yang didominasi oleh lautan merupakan kekuatan atau potensi lokal bagi pengembangan dan investasi yang berbasis pada kearifan lokal.
“Provinsi Maluku memiliki luas wilayah sebesar 712.480 km² yang terdiri dari luas wilayah daratan sebesar 54.185 km² (7,4 %) dan luas wilayah perairan sebesar 658.245 km² (92,4 %) dengan garis pantai sepanjang 10.662 km, dan memiliki 1.340 buah pulau,” ujarnya.
Dijelaskan Sadali, potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik dari sektor Perikanan, sektor Pariwisata, Sektor Pertanian/Perkebunan dan Sektor Pertambangan belum terkelola secara maksimal, sehingga masuknya investor untuk mengelola sumberdaya alam tersebut, diharapkan akan mampu mengatasi ketimpangan wilayah melalui keterlibatan proses realisasi proyek prioritas strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Pusat di Maluku seperti proyek strategis Nasional New Port Ambon, Lumbung Ikan Nasional dan Pengembangan Kawasan industri di sektor perikanan.
“Untuk itu, salah satu strategi dalam mendorong investasi di Maluku melalui penyusunan peta peluang investasi proyek strategis pada sektor sumber daya alam, khususnya klaster perikanan. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku,”katanya.
“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membantu dalam penyusunan peta dan peluang investasi pada proyek Strategis Nasional di Maluku,”katanya lagi sembari berharap, keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk duduk bersama guna merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah strategis yang dapat diiplementasikan guna kemaslahatan masyarakat Maluku yang lebih sejahtera.
