Ambon, Malukupost.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar uji kompetensi dan evaluasi kinerja bagi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkot Ambon.
Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Hotel Manise, pada Selasa, 2 Juli 2025 ini, di ikuti 28 peserta yang akan mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintah kota.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat eselon yang mengikuti seleksi JPT untuk mengisi jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih kosong. Mantan Wali Kota Ambon, Jacob Papilaya, juga hadir sebagai bagian dari panitia seleksi mendampingi Wali Kota dan Sekretaris Kota.
Pelaksanaan seleksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan para pejabat dalam memahami dinamika kerja pemerintahan yang kompleks.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menekankan seleksi ini bukan hanya sekadar penilaian administratif, namun juga bentuk implementasi dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon dalam 17 program prioritas.
“Peserta seleksi harus mampu mengimplementasikan visi-misi kepala daerah, bukan sekadar memahami materi seleksi. Diharapkan mereka bisa mengambil peran strategis, membuat keputusan yang tepat, serta mampu menganalisis persoalan-persoalan birokrasi,” ujar Wattimena.
Lebih lanjut, ia menyampaikan uji kompetensi ini merupakan embrio dalam upaya penataan birokrasi yang berkelanjutan. Setelah proses seleksi ini, akan dilakukan rotasi jabatan untuk mengisi kekosongan, dilanjutkan dengan proses lelang terbuka untuk jabatan struktural di tingkat administrator dan pengawas.
“Prinsipnya, seleksi ini dilakukan secara profesional untuk menempatkan pejabat yang tepat di posisi yang sesuai. Dengan demikian, sistem pemerintahan lima tahun ke depan dapat berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.
Wali Kota berharap seleksi ini mampu menciptakan birokrat yang tidak hanya memahami tugas pokok, tetapi juga mampu menerjemahkan arah kebijakan pemerintah kota dalam tindakan nyata.
