AMBON, Maluku Post – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Ambon segera menindaklanjuti kerja sama dengan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Pattimura untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon.
Instruksi tersebut disampaikan saat menerima audiensi pimpinan FST Unpatti di Balai Kota Ambon, Rabu (3/6/2026).
Menurut Wattimena, hasil pertemuan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus diwujudkan dalam program kerja yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dindik harus segera menindaklanjuti kerja sama ini. Kita membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas guru, sekaligus menghadirkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini,” katanya.
Ia menilai peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan penguatan kompetensi tenaga pendidik. Guru yang mampu mengikuti perkembangan teknologi akan lebih siap membentuk generasi muda yang kreatif, kritis, dan memiliki daya saing.
Selain itu, FST Unpatti dinilai memiliki kapasitas akademik yang dapat mendukung pengembangan literasi digital, pemanfaatan teknologi pendidikan, hingga penerapan model pembelajaran berbasis sains di sekolah.
Di bidang lingkungan hidup, Wali Kota juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) serta Dinas Perhubungan (Dishub) membangun kerja sama dengan FST Unpatti dalam pelaksanaan program uji emisi kendaraan bermotor.
Program tersebut disiapkan sebagai salah satu langkah pengendalian pencemaran udara di kawasan perkotaan melalui pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah.
“Saya menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala DLHP untuk segera menindaklanjuti langkah kolaborasi ini. Pendekatan ilmiah dan dukungan akademik dibutuhkan dalam proses pengukuran kualitas udara, pemetaan data pencemaran, hingga perumusan kebijakan pengendalian yang tepat sasaran di Kota Ambon,” tegasnya.
Menurut Wattimena, pelaksanaan uji emisi tidak hanya bertujuan mengukur tingkat pencemaran kendaraan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih terukur dan berbasis data lapangan.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat mendukung lahirnya berbagai kebijakan pembangunan yang didasarkan pada hasil penelitian dan kajian akademik.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi harus memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait wajib segera membangun kemitraan dan menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke dalam bentuk program kerja yang konkret,” tandasnya.
