 |
| Max Andries |
Ambon, Maluku Post.com – Praktisi sepakbola Max Andries mendesak Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Maluku Dirk Soplanit segera mengevaluasi kinerja Sekjen Asprov PSSI Maluku Supyan Lestaluhu, Exco Kompetisi dan Perwasitan Asprov PSSI Maluku Rony Soenarjo serta Pengawas Pertandingan Nasional asal Maluku Junus Eduward Kailuhu karena terkesan memonopoli peran pembinaan sepakbola di wilayah ini. Bahkan, Andries menilai ketiga sosok di atas merupakan ’kelompok perusak’ masa depan sepakbola Maluku.
“Saya minta pak Dirk Soplanit segera mengevalusi Sekjen (Supyan Lestaluhu), saudara Rony Soenarjo. Saya juga patut mempertanyakan kapasitas saudara Edy Kailuhu di Asprov PSSI Maluku sebagai apa. Bukankah Edy Kailuhu sudah menjabat Sekjen Asosiasi Futsal Daerah Maluku dan tidak masuk struktur Asprov PSSI Maluku. Sebab, selama ini di setiap turnamen mulai Danone Cup 2015, Piala Bupati SBT di Bula dan piala kecamatan di Pelauw, Sekjen Asprov PSSI Maluku hanya menugaskan Edy Kailuhu, sementara saya sebagai Koordinator Wasit tidak pernah diberikan kepercayaan sama sekali. Jadi, Sekjen, Rony Soenarjo dan Edy Kailuhu ini berkonspirasi dan seakan-akan hanya mereka bertiga ini yang atur sepakbola Maluku yang punya banyak masalah internal,” desaknya kepada Maluku Post di Café Joas, Senin (25/5).
Andries juga mengecam Sekjen Asprov PSSI Maluku yang dinilai banyak melakukan overlapping peran, baik sebagai Sekjen maupun bendahara Asprov PSSI Maluku.
“Kan ada pak Epang Manuputty sebagai bendahara Asprov (PSSI Maluku), kok Sekjen terus yang menjalankan peran bendahara. Kita semua bingung dengan cara kerja overlapping macam begini. Makanya pertanggungjawaban Asprov PSSI Maluku yang dibacakan Sekjen Asprov PSSI Maluku saat Kongres Tahunan I-2015 di Hotel Marina belum lama ini, sangat tidak jelas.”tandasnya
Dijelaskan pula, menyangkut biaya persiapan latihan tim ke PON Remaja di Ternate dilaporkan Rp 5 juta, padahal selama latihan pemain dan pelatih hanya dikasih 2 karton agua kecil. Biaya kostum 2 stel yang ditotalkan Rp 7 juta, biaya sewa mobil pribadi Sekjen Asprov yang dijumlahkan menjadi Rp 21 juta (untuk 3 hari), bendera PSSI Rp 1,8 juta, fotokopi kegiatan Rp 500 ribu, biaya Kartu Kuning dan Kartu Merah yang tidak jelas pertanggungjawabannya selama ini oleh saudara Hary Titaheluw, dan pertanggungjawaban akal-akalan lainnya saat Kongres Tahunan Asprov PSSI Maluku tersebut.
“Ini harus diperjelas sehingga praktisi maupun pemerhati sepakbola tidak terus menerus mempersoalkannya,” pungkasnya.
Sayangnya ketika dikonfirmasi sebanyak tiga kali melalui pesan singkat, baik Junus Eduward Kailuhu, Supyan Lestaluhu maupun Rony Soenarjo enggan meresponinya hingga berita ini naik cetak.
Namun, terkait hal ini Ketua Asprov PSSI Maluku Dirk Soplanit akhirnya angkat suara.
“Yang pertama menyangkut peranan Sekjen, memang sesuai struktur organisasi Asprov maupun PSSI sendiri sudah tak ada bendahara, karena hanya terdiri dari Excan. Urusan bendahara itu sudah di bawah kesekjenan yang bertugas mengatur keuangan. Kalau menyangkut Edy Kailuhu nanti saya akan cek lagi permasalahannya,” sahut mantan Dirut PT Bank Maluku ini.
Andries menyebutkan di tim transisi terdapat posisi bendahara, sehingga tidak rasional Asprov PSSI Maluku dirangkap jabatan oleh Sekjen untuk tangani administrasi dan keuangan.
“Kalau pakai cara begini, sepakbola Maluku hancur terus,” kecamnya. (09)
