Ambon, Malukupost.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI di tahun 2021 mendatang, dipastikan akan mengganggarkan dana sebesar Rp47 triliun untuk membiayai seluruh pengerjaan infrastruktur prioritas Nasional, termasuk pembangunan pelabuhan dan infratruktur vital di Maluku.
“Apa yang disampaikan ini merupakan hasil rapat Pemerintah Provinsi Maluku yang menggandeng DPRD, DPR RI dan DPD perwalilan Maluku bersama Menteri Bappenas beberapa waktu lalu di Jakarta,” ujarnya saat menerima kunjungan kerja Reses Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends, di Gedung Baileo Oikumene, Ambon, Sabtu (8/3).
Kasrul katakan, terdapat lima proyek yang sudah masuk di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mendatang yang mana di Bappenas diistilahkan ada mayor project dan ada prioritas nasional.
“Mayor project itu hampir seluruh trans Maluku akan diselesaikan termasuk didalamnya pelabuhan kontainer terpadu,” ungkapnya.
Diungkapkan Kasrul, dalam rapat Gubernur Maluku, Murad Ismail mengusulkan anggaran sebesar Rp2 triliun dianggap terlalu kecil untuk bisa membangun pelabuhan kontainer terpadu.
“Kita usul pelabuhan Rp2 triliun, Menteri bilang Rp2 triliun kalau untuk pelabuhan itu kecil. Yah begitulah seperti pak Gubernur katakan kita orang Maluku biasa malu hati jadi minta sedikit-sedikit,” bebernya.
Dijelaskan Kasrul, kelima project termasuk di dalamnya stunting dan penanganan pariwisata dan Mudah-mudahan kelima project strategis itu bisa terwujud di tahun depan. Mengenai project tersebut, kementerian menyarankan Pemprov Maluku mengajukan permintaan biaya pembangunan yang besar.
“Sebab, Menteri Suharso telah menyiapkan Rp47 triliun untuk pembangunan tahun depan, kepastian itu, tentu berkat kerja keras DPR/DPD RI Dapil Maluku juga Pemprov, Pemkab/Kota dan lembaga terkait lainnya di Kementerian Bappenas. Alhasi, sejumlah proyek prioritas nasional bakal dikerjakan di Maluku,” katanya.
“Pak Murad menyebut butuh biaya Rp2 triliun untuk pembangunan. Namun, Menteri Suharso Monoarfa justru menyarankan Pemprov Maluku meminta anggaran proyek yang besar,” katanya lagi.
Kasrul menambahkan, Gubernur Murad menginginkan agar seluruh daerah di Maluku sudah harus mendapat pasokan aliran listrik. Keinginan ini, lebih cepat dari target pemprov bila target Maluku Terang baru akan tercapai di tahun 2021.
“Target Pemprov di tahun 2021, seluruh daerah di Maluku harus mendapatkan listrik. Namun, Pak Murad berkeinginan lain. Beliau menginginkan target tersebut harus terlaksana di tahun ini bukan 2021,” tandasnya.
Gubernur Murad juga mengapresiasi kinerja Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends di periode sebelumnya maupun saat ini, perihal aspirasi dan kepentingan masyarakat di Senayan. Asprisasi dan kepentingan tersebut diantaranya mendorong ditetapkan Undang-Undang Kepulauan dan penetapan PI 10 persen Blok Masela.
“Ibu Mercy disarankan tetap bekerjasama dengan tiga anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku lainnya, mengenai aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional. Beliau dan rekan-rekan harus terus meningkatkan kinerja dan mengawal kepentingan masyarakat Maluku di pemerintah pusat,” pungkasnya.
